Perlu diingat bahwa kerajaan Majapahit adalah salah satu contoh kerajaan yang besar, kuat dan stabil lahir mulai tahun 1294 sampai 1527 (sekitar 278 tahun) suatu kurun waktu yang sangat panjang lebih panjang dari Uni Soviet atau RRC atau Indonesia sekarang ini). Ini menunjukkan bahwa kerajaan Nusantara itu memiliki sistem politik yang mapan, konstitusi yang stabil (yang dibikin sendiri) bukan bikinan asing, memiliki sistem militer yang tangguh yang dibuat sendiri, sehingga bisa menjaga keutuhan Nusantara. Mereka goyah bukan karena serangan dari luar, tetapi dirongrong oleh pemberontakan para pangeran dari dalam, sejak pemberontakan Ronggolawe, Rangkuti, Wirabumi, hingga para raja di daerah-daerah.

Dengan adanya ksatria yang setia pada negara seperti Gadjahmada, Prapanca dan sebagainya yang mengabdi pada rakyat dan negara tanpa pamrih, negara itu bisa mencapai kejayaan. Sebaliknya negara kita sekarang dipimpin oleh orang yang korup yang berani mempertaruhkan negara serta NKRI hanya untuk kepentingan sesaat mereka. Dengan cara demikian keutuhan negeri ini sangat rapuh, sekarang kita baru berusia 65 tahun lebih, sementara Majapahit mampu hidup hingga 270 tahun, karena ada ksatria yang mau mengabdi. Sekarang tidak ada ksatria semua menjadi sudra, yang hanya bercita-cita memperkaya diri.

Setiap membangun sesuatu haruslah dicari akarnya dalam masyarakat dan kebudayaan serta sejarah masyarakat itu sendiri, sehingga sesuatu yang ditanamkan dan dikembangkan bisa bertumbuh terintegrasi dalam budaya masyarakat, bukan sesuatu yang dicangkokkan. Dalam mengakselerasi pembangunan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia, sebenarnya bangsa kita telah memiliki filosofi dasar yang sudah berabad-abad berjalan dalam masyarakat Nusantara yaitu filosofi atau falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang tertera dalam Pancasila. Selama ini pluralisme yang kita kembangkan terlepas dari dasar-dasar kebhinekaan yang diamanatkan pancasila, kita mengembangkan pluralisme gaya liberal yang mengutamakan individualisme, maka hasilnya bisa kita lihat bukan pluralisme yang menyatu tetapi pluralisme yang mencair dan pudar. Karena itu ketegangan muncul dimana-mana. Karena itu kita harus kembali ke dalam sistem kebhinekaan Pancasila yang walaupun Bhinneka tetapi tetap terwadahi dalam ke-Eka-an, persatuan atau dalam bingkai kekeluargaan. Kekeluargaan itulah falsafah hidup kita, bukan berdasarkan pada perorangan dan persaingan, justru itu pangkal pertikaian.

Setelah prinsip dasar dan falsafah pluralisme sudah kita mapankan maka tinggal mencari mekanisme untuk sosialisasinya. Memang penggunaan teknologi informasi sangat strategis dan cara yang paling tepat untuk mengakselerasi perkembangan pluralisme atau misi kebangsaan yang lain. Karena sarana ini bisa diakses secara mudah dan cepat dimana saja dan kapan saja, sebagai contoh selama sepuluh tahun terakhir ini PBNU sendiri telah menggunakan sarana teknologi informasi ini untuk mengembangkan ajaran Islam Ahlussunah waljamaah sebuah mazhab Islam yang moderat dan toleran melalui www.nu.or.id yang merupakan website ormas Islam terbesar dan paling banyak diakses saat ini. Terbukti cara ini mampu memberikan wacana Islam moderat, tidak hanya dalam kancah nasional tetapi di forum internasional, karena ditampilkan dalam tiga bahasa. Maka tidak aneh jika sekarang NU dijadikan panutan dalam pengembangan pluralisme, dan toleransi baik oleh komunitas nasional maupun internasional berkah penggunaan teknologi informasi yang bisa diakses masyarakat sedunia.

Untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab, NU melihat bahwa kita harus kembali pada khittah Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Selama masa Reformasi khittah bangsa Indonesia menjadi kabur karena kelompok Islam ekstrem menghendaki penghapusan Pancasila dan UUD 1945 menggantinya dengan negara Islam. Di pihak lain kelompok liberal menginginkan demokrasi liberal dengan berusaha mengganti Pancasila dan UUD 1945 sehingga mengaburkan NKRI dan pemudaran nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang individualis, materialis, tidak mengenal ketuhanan, mengenal persatuan dan persahabatan, tidak mengenal ketuhanan, tidak mengenal persatuan dan persahabatan, tidak mengenal permusyawaratan, sehingga tidak mengenal keadilan sosial, semuanya bersaing secara bebas untuk memperjuangkan kepentingan sendiri-sendiri. Kita harus kembali pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita, dan kembali pada UUD 1945 sebagai sumber hukum dalam berpolitik dan bermasyarakat. Reformasi perlu dicermati secara teliti jangan terlena dalam euforia reformasi sebab selain membuka peluang ia juga memasang jebakan, saat ini kita terjebak dalam reformasi yang tanpa ujung pangkal akhirnya kita terjebak dalam involusi sosial, ekonomi dan politik.

Dalam memahami ayat al-Qur’an mestilah dilihat konteks historis turunnya ayat tersebut, selain ajaran tentang toleransi, tentang perdamaian, dalam al-Qur’an juga diperkenalkan hukum perang. Hukum perang itu hampir bersifat universal, tetapi hanya berlaku hanya saat perang, tidak boleh dibawa ke alam damai. Karena itu di dalam Islam dikenal ada darul harb (kawasan perang) darus salam (kawasan damai). Di kawasan damai diberlakukan hukum normal, dalam perang berlaku hukum perang. Adanya ayat jihad (dalam arti perang) dalam al-Qur’an itu berlaku pada saat perang saja, ketika dalam masa perdamaian maka hukum normal yang berlaku, sehingga seorang non-muslim di tempatkan dan dihormati sama dengan muslim, tidak boleh di hina, disakiti apalagi diperangi. Memerangi mereka hukumnya sama dengan memerangi orang muslim sendiri.

Ketidakpahaman terhadap konteks ayat al-Qur’an semacam itu yang membuat sekelompok Islam ekstrem membuat tafsiran yang menyimpang tentang ajaran jihad, sehingga mencoreng nama baik Islam, umat Islam akhirnya dicurigai dan didiskriminasi di seluruh dunia akibat tindakan segelintir kelompok ekstrem yang menyalah tafsirkan al-Qur’an. Tetapi Islam mainstream yang tergabung dalam organisasi-organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) berusaha keras untuk meluruskan ajaran Islam dan memahami Islam secara benar agar Islam tidak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengatasnamakan umat Islam. Dengan adanya kelompok Islam moderat yang mayoritas jumlahnya ini diharapkan kerukunan masyarakat dan keutuhan bangsa ini tetap menginginkan persaudaraan, maka keutuhan negeri ini akan tetap terjaga.

Untuk meminimalisir gerakan terorisme di Indonesia, perlu diselesaikan secara tuntas tidak secara sporadis dan parsial. Kelompok radikal itu selain memiliki basis teologis yaitu prinsip jihad yang membabi buta, juga punya agenda ekonomi dan politik tertentu. Karena itu selain penyelesaian secara teologi yakni meluruskan pandangan keagamaan mereka dengan mengajarkan agama yang benar, kedua perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak mudah terprovokasi dengan janji ekonomi dan janji sorga sehingga mereka bertindak nekad, ketiga harus ada penyelesaian politik dan hukum yang tuntas. Mereka mestinya diisolasi, dan dihukum yang berat, selama ini mereka dibiarkan berkeliaran di masyarakat, dan beberapa tokoh yang jelas-jelas subversif dihukum cukup ringan sehingga tidak timbul kejeraan. Keempat pertahanan nasional harus kuat baik secara ideologi atau militer, kita ini menjadi negara yang terlalu terbuka sehingga menjadi persinggahan empuk bagi teroris dan kelompok ekstrem lainnya.

Memang hingga saat ini masih banyak pemeluk Islam yang belum menjalankan syari’at agama secara sempurna. Bisa jadi mereka rajin beribadah, tetapi juga masih melakukan maksiat, maka di situlah dakwah Islam ada. Dakwah tidak hanya mengajak orang tidak beriman menjadi beriman, tetapi juga mengajak orang Islam yang beriman untuk menjalankan kesalehan dan ketakwaan kepada Allah Swt. di sinilah relevansi ajaran amar makruf nahi munkar.

Selain menjalankan amar makruf nahi munkar untuk memperbaiki moral seseorang agar tidak menjalankan kemungkaran maka diperlukan untuk menciptakan struktur sosial yang kondusif bagi penanaman dan pertumbuhan moralitas, sehingga moralitas seseorang terjaga secara kolektif. Dakwah sosial ini yang sering dilupakan, selain memperbaiki moral juga memperbaiki struktur lingkungan sosialnya, sebab tidak selalu kejahatan seseorang didorong oleh niat pribadi, tetapi dilaksanakan atas tradisi atau desakan lingkungan. Dengan menciptakan sistem sosial yang ideal nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagaimana yang diajarkan Islam bisa tumbuh berkembang.

Nabi Muhammad pernah menengarai akan datang orang yang belajar agama tetapi hanya di mulut tidak melewati tenggorokan, padahal belajar agama harus mengakar sampai di hati agar bisa direfleksikan ke dalam tindakan dan berperilaku sehari-hari. Makanya kalau saat ini kita menyaksikan bagaimana orang beragama bahkan taat menjalankan syariat Islam tetapi melakukan tindakan kriminal dan subversif itu antara lain karena pemahaman agama mereka dangkal. Tidak tahu bahwa tindakan yang dilakukan itu merugikan rakyat banyak sehingga menimbulkan kesengsaraan bahkan ketidakadilan sosial. Tentu saja hal itu mencoreng citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.

Melihat kenyataan semacam itu, maka pengajaran agama yang benar dan mendalam perlu disampaikan, agama bukan sekadar hiasan tetapi sebuah falsafah hidup yang diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Penghargaan dengan konteks sosial budaya akan menyadarkan seseorang bahwa beragama tidaklah bisa dijalankan tanpa melalui perangkat budaya yang ada. Dengan mengapresiasi nilai budaya yang ada orang akan beragama lebih mendalam, sehingga keberagamaannya tidak diluaran, tetapi betul-betul dihayati secara spiritual dan tercermin dalam tingkah laku. Di situlah perlunya pemahaman sejarah dan mengapresiasi budaya dan tradisi dalam menjalankan agama.[]

Leave A Comment