Pemilukada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019 sudah semakin dekat. Perbincangan publik mengenai perbaikan kualitas pemilu semakin menarik. Sejumlah akademisi dan aktivis pro-demokrasi mengusulkan agar KPU menerbitkan larangan bagi bekas terpidana korupsi untuk menjadi caleg. Argumennya, jabatan publik harus dipegang oleh figur-figur mulia yang memiliki standart moral dan integritas tinggi. Kejujuran, amanah dan pelayanan kepada kepentingan umum merupakan syarat penting pejabat publik. Usulan ini layak didukung sebagai satu bentuk ikhtiar konsolidasi demokrasi kita.

Upaya menangkal narapidana korupsi agar tidak masuk gelanggang kompetisi politik melalui perbaikan regulasi pemilu hanya satu cara untuk membebaskan negeri kita dari bahaya korupsi. Peran yang besar dan lebih efektif ada di tangan para pemilih (voters). Pemilih yang peduli bisa mengangkat pemimpin baik dan mengeliminasi pemimpin yang tidak baik. Para aktivis menyebutnya ”politisi busuk”. Sebaliknya, pemilih yang abai bisa mengangkat ”politisi busuk” dan mengeliminasi pemimpin baik.

Seyogyanya, para pemilih, mulai memancangkan tekad memanfaatkan Pemilu untuk memperbaiki nasib bangsa, juga nasib mereka sendiri. Pemilu adalah wujud nyata kedaulatan rakyat untuk mewujudkan apa yang rakyat kehendaki menyangkut perjalanan negara lima tahun mendatang. Lewat mekanisme Pemilu, rakyat memilih secara langsung bupati, walikota, gubernur, presiden, dan anggota legislatif, baik yang duduk di DPR pusat, DRRD propinsi, DPRD kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Para wakil rakyat yang kita pilih tersebut memiliki wewenang yang besar untuk membuat undang-undang dan regulasi, mengawasi pemerintahan, menentukan APBN, APBD, mengangkat jabatan-jabatan strategis-politis dan sebagainya. Pemimpin eksekutif juga berkewenangan luas. Lebih-lebih presiden dan wakil presiden. Presiden adalah penguasa tertinggi eksekutif yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang luas sekali. Ialah yang mengendalikan pemerintahan dan birokrasi baik sipil maupun militer. Pendek kata, atas nama kita, mereka sangat berkuasa untuk menentukan nasib kita sebagai warga negara.

Dalam sistem demokrasi kita rakyatlah yang berdaulat dan memiliki suatu kemauan (general will). Melalui konsep representasi (perwakilan) DPR dan DPD, serta pemilihan pimpinan eksekutif secara langsung mengasumsikan bahwa yang terpilih melalui Pemilu mewakili kemauan rakyat dengan jalan menentukan kebijakan umum (public policy) yang mengikat seluruh rakyat. Undang-undang yang dibuatnya –secara teori– mencerminkan kepentingan rakyat banyak.

Apakah seindah dan semudah itu? Tidak. Sebab prosedur demokrasi perwakilan jelas memiliki keterbatasan. Keresahan para ahli ilmu politik tentang titik lemah konsep representasi telah lama diperbincangkan. J.J. Rousseau membuat ungkapan yang pesimistis bahwa ”Demokrasi hanya bebas ketika memilih para anggota Parlemen. Segera setelah mereka terpilih, demokrasi langsung menjadi budak, tidak ada artinya sama sekali”. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa wakil tak lagi bisa dikontrol oleh yang diwakili. Namun apa daya praktek demokrasi di negara besar tidak bisa menghindari sistem perwakilan. Oleh karenanya, Rousseau kemudian bisa menerima sistem demokrasi representasi sebagai perwujudan ”republik”, pemerintahan rakyat, dengan penguatan partisipasi publik secara terus-menerus.

Keprihatinan tentang keterputusan hubungan antara wakil dan yang diwakili (disconnect electoral) masih relevan hingga saat ini. Kritik bahwa DPR daerah maupun pusat belum mampu mewujudkan substantive representation masih sering terdengar. Para wakil rakyat belum ”acting in the best interest of the public”. Mereka masih ”berbuat demi kepentingan mereka sendiri”. Bahkan, sebagian dari mereka melakukan abuses of power dalam bentuk korupsi politik maupun korupsi uang negara.

Reformasi kita telah menghasilkan perbaikan prosedur demokrasi yang signifikan. Berbagai aturan dan tata-cara Pemilu telah banyak mengalami perubahan. Antara lain pemilihan langsung. Pemilu legislatif dan eksekutif secara langsung akan mendorong para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih berpihak kepada kepentingan rakyat dalam membuat public policy. Meskipun tidak sebaik yang diharapkan, namun secara umum, perubahan ini tetap memiliki cita rasa bebas dan adil (free and fair election) serta spirit mengurangi keterputusan hubungan antara wakil dan yang diwakili. Asumsinya, pemilihan langsung mendorong para wakil rakyat dan pemimpin semakin butuh pada rakyat, dengan begitu kepentingan rakyat semakin diperhatikan. Kepala daerah hingga presiden dan wakil presiden juga demikian, sebab kalau tak bekerja untuk rakyat, pada Pemilu mendatang ia takkan dipilih lagi.

Apakah mekanisme ”political punishment” lima tahunan ini efektif? Pada umumnya cukup berpengaruh. Tetapi, politisi minus integritas moral selalu saja tidak cukup patuh dengan cara ini. Rupa-rupanya, ketiadaan mekanisme kontrol oleh rakyat terhadap wakil, membutuhkan kontrol dari dalam diri wakil itu sendiri. Yakni kontrol oleh integritas, moral yang luhur, etika dan rasa malu. Kemampuan mengendalikan diri (self constrain) dari hasrat yang tidak terhormat sangat penting bagi seorang pemimpin. Maka, politisi dengan devisit moral dan etika hendaknya tidak diberi kesempatan berkuasa. Sebab, tak ada yang bisa mengendalikannya lagi kecuali ditindak oleh penegak hukum. Kekuasaan tanpa kontrol adalah saudara kembar korupsi.

Oleh karena itu, perubahan sebuah bangsa menjadi lebih baik selalu memerlukan kesungguhan semua warganya. Sebab, perbaikan di wilayah tata-aturan perundang-undangan tidak akan mampu memperbaiki keadaan tanpa didukung oleh kesadaran dan tekad rakyat untuk melakukan perubahan. Reformasi sistemik harus disangga oleh reformasi kultural. Berbagai perubahan sistem politik yang diperjuangkan oleh berbagai kekuatan pro-demokrasi mesti didukung oleh perubahan budaya politik dan peningkatan kesadaran politik di tengah masyarakat kita. Demikian juga dengan Pemilu kita. Meskipun UU Pemilu telah disempurnakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dibarengi dengan tekad kita memilih orang-orang terbaik untuk duduk dalam jabatan publik.

Pilih “Politisi Baik”

Pemilu adalah pasar bebas para kandidat. Bebas bagi para kontestan untuk berkontestasi dan bebas bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan. Bagi pemilih yang berkesadaran politik paham Pemilu adalah wujud yang paling nyata dari kedaulatan rakyat, sekaligus peralihan kedaulatan itu kepada para wakil. Kedaulatan sesaat yang ketika rakyat keluar dari bilik suara kedaulatan itu beralih ke tangan pejabat yang dipilihnya. Sesaat yang menentukan nasip dirinya dan banyak orang, dimana sikap serampangan hanya bisa dikoreksi setelah lima tahun.

Sistem pemilu terbuka tidak hanya memilih partai tetapi nama kandidat. Para politisi ini tentu ada yang baik (good politician) dan yang buruk (bad politician). Budaya politik yang sehat mendorong orang mengutamakan memilih politisi baik dari pada ikatan-ikatan primordial, kesamaan identitas, apalagi politik uang. Sebab, pemilih yang tercerahkan mengetahui bahwa sosok teladan sedang dibutuhkan bangsa ini. Di masa lalu, nasib rakyat dipertaruhkan oleh para pemimpin yang buruk, dan bangsa jatuh ke dalam situasi yang menyengsarakan. Kini, pemilih yang bernalar jernih harus memperkuat palang pintu untuk menghadang para politisi yang suka menari-nari di atas penderitaan rakyat.

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik terdapat beberapa langkah yang diperlukan: Pertama, melihat jejak kiprah (trade record) mereka di masa lalu untuk memastikan apakah ia seorang “politisi busuk” (bad politician) atau tidak. Ciri-ciri utama dari “politisi busuk” antara lain terlibat korupsi, gemar mengadudomba, permisif terhadap kekerasan, kompromistis terhadap kelompok intoleran, tersangkut pelanggaran HAM, perusakan lingkungan, pelecehan kaum perempuan dan tersangkut penyalahgunaan narkoba. Jika ya, maka janganlah dipilih sebab ia akan membuat kita celaka.

Kedua, jika tidak, selanjutnya kita lihat apakah ia termasuk politisi yang baik (good politician). Sebab, bukan “politisi busuk” tidak otomatis menjadi “politisi yang baik”. Politisi yang baik membutuhkan beberapa prasyarat antara lain memiliki kualifikasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya, berwawasan demokratis, futuristik, pluralis serta memiliki moral force yang mendalam. Kapabelitas, kapasitas, serta integritas dirinya telah teruji secara matang oleh dinamika sejarah dalam berbagai konteks di wilayah publik ia pernah berkiprah. Wakil rakyat yang ideal mestinya juga memiliki kepekaan dan kemampuan intelektual dalam menerapkan manajemen politik bervisi kerakyatan.

Penulis:
M. Imdadun Rahmat
Direktur Said Aqil Siroj Institute , Doktor Ilmu Politik UI

Leave A Comment