Sehatkan Demokrasi Kita: Seruan Said Aqil Siroj Institute

Berbagai peristiwa kekerasan terjadi di berbagai tempat di negeri kita. Di Wamena, Papua, kekerasan telah menimbulkan sedikitnya 30 korban jiwa, perusakan dan pembakaran properti, kantor pemerintahan dan fasilitas umum. Krisis keamanan ini mengakibatkan eksodus ribuan warga pendatang. Di Kendari, Sultra, demonstrasi mahasiswa dinodai anarkisme dan 2 orang mahasiswa kehilangan nyawa. Di Jakarta, dan kota-kota lain unjuk rasa mahasiswa dikotori oleh tindakan kekerasan, berupa penyerangan terhadap orang, perusakan kantor polisi dan pembakaran fasilitas umum.

Bangsa ini perlu berfikir dan merenung akan kedewasaan kita berbangsa, bernegara dan berpolitik (berdemokrasi). Peristiwa kekerasan di Wamena, Papua berakar pada banyak faktor, tetapi ada yang lebih menonjol yakni rasisme. Rasisme atas mahasiswa Papua di Surabaya, direspon oleh masyarakat Papua dengan rasisme pula, berupa sikap anti warga non Papua dalam kasus Wamena. Kita mempunyai pekerjaan panjang yakni memupuk rasa kebangsaan kita.

Kekerasan yang menyertai aksi demo mahasiswa menunjukkan bahwa kita belum dewasa dalam berdemokrasi. Kontroversi terkait beberapa RUU dan UU yang baru disahkan membangkitkan perlawanan mahasiswa. Komunikasi politik tidak berjalan lancar antara mahasiswa dan kelompok kritis pro-demokrasi dengan lembaga-lembaga politik resmi; parpol, DPR dan Pemerintah. Saluran aspirasi formal mengalami kemacetan, mahasiswa dan kelompok kritis mengambil jalur unjuk rasa di luar pagar gedung negara dan di jalan-jalan.

Lebih prihatin lagi, ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan norma nir-kekerasan dalam unjuk rasa dan mengamankan unjuk rasa. Bahkan ada pihak yang memiliki niat jahat (mens rea) untuk memicu dan melakukan kerusuhan.

Demokrasi dipilih oleh para pendiri bangsa karena sistem politik ini merupakan sistem terbaik dalam mewujudkan asas ketuhanan (religiusitas), kemanusiaan (humanisme), persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam berbangsa dan bernegara kita.

Demokrasi harus kita selamatkan dari gangguan dan upaya-upaya “pembajakan” oleh kaum intoleran, anarkis pro-kekerasan dan kaum otoriter apapun latar belakangnya. Demokrasi kita yang sedang dalam fase transisi harus didukung menuju pendewasaan dan kematangan menuju demokrasi yang terkonsolidasi.

SAS Institute memandang perlu menyuarakan ajakan dan seruan:

  1. Mengajak para mahasiswa dan peserta unjuk rasa agar konsisten pada tujuan utama yakni mempengaruhi kebijakan agar regulasi publik lebih demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat.
  2. Mengajak para mahasiswa dan peserta unjuk rasa agar menghindari cara-cara kekerasan dan pelanggaran hukum serta tidak terprovokasi menuju anarkisme.
  3. Mengajak kalangan pro-demokrasi menindaklanjuti aksi unjuk rasa dengan menempuh jalan dialog dengan pemerintah dan perjuangan panjang yang lebih strategis.
  4. Menyerukan DPR yang baru dilantik dan pemerintah baru untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat, mahasiswa dan para pegiat demokrasi dan HAM.
  5. Mengajak semua pihak untuk menempuh usaha maksimal dalam mencari jalan penyelesaian masalah Papua dengan berpijak pada prinsip damai (non violence), dialogis, mengedepankan persaudaraan sebangsa dan bervisi HAM.
  6. Menyerukan kepada POLRI agar menegakkan hukum secara adil berbasis keadilan restorasi (restorative justice) dan norma-norma HAM.
  7. Menyerukan kepada para tokoh bangsa dan pemuka masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai perdamaian, perdaudaraan dan toleransi dalam kebhinekaan bangsa.
  8. Mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan kampanye kekerasan, kebencian, intoleransi dan perpecahan bangsa. Warga bangsa yang mencintai negerinya tidak sepatutnya menjadi mayoritas diam (silence majority) dan membiarkan kehidupan bersama dirusak oleh tangan-tangan jahat penyebar pertikaian dan konflik kekerasan.

Mari selamatkan demokrasi kita.

M. Imdadun Rahmat
Direktur SAS Institute

Leave A Comment