Tangkal Radikalisme, Polri Gandeng SAS Institute

JAKARTA - Intoleransi, tindakan berupa kekerasan, gangguan, intimidasi dan provokasi kebencian terhadap kelompok dan golongan lain terutama kelompok minoritas masih sering terjadi. Demikian juga radikalisasi, proses penyebaran pemikiran dan ideologi yang menganjurkan kekerasan terus berlangsung. Rekruitmen dan pembentukan sel-sel pelaku kekerasan dan teroris semakin sulit dibendung. Radikalisasi selah menemukan momentumnya ketika arus informasi demikian deras. Pemikiran dan ideologi radikal dengan bebas masuk ke masyarakat mangubah cara berfikir mereka yang semula cinta damai dan toleran. Apalagi masih banyak aktor-aktor dan organisasi…...
Read More

Jokowi Dapat Nilai Tambah Gaet Ketum PBNU

Koordinator Komite Pemilih (TEPI) Jerry Sumampouw memperkirakan Joko Widodo (Jokowi) akan mendapatkan nilai tambah jika menggaet Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Said Aqil Siroj menjadi calon wakil presiden (Cawapres). "Secara elektoral kalau dipasangkan dengan Kiai Said, Jokowi mendapat nilai plus," kata Jerry di Jakarta, Sabtu (24/3/2018). Jerry mengatakan, Jokowi sebagai calon presiden harus memilih pasangan calon wakil presiden yang tepat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jerry menuturkan, Said Aqil memiliki kapasitas, kemampuan dan komitmen kebangsaan saat merespon radikalisme…...
Read More

NU-Muhammadiyah Dorong Jokowi Redistribusi Aset Lebih Masif dan Merata

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menginginkan pemerintah melakukan redistribusi lahan negara untuk masyarakat. Kedua ormas Islam ini berharap dengan adanya redistribusi tersebut dapat mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. "Kebijakan redistribusi lahan milik negara yang secara langsung terus, perlu dipertajam betul-betul masif merata," kata Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (23/3). Ia mengharapkan pemerintah dapat berdialog dengan pengusaha besar dan menguasai tanah luas agar mau membagi sebagian untuk masyarakat. "Kedua, redistribusi penguasaan aset perusahaan besar yang di…...
Read More

Ketum PBNU: Bukan Presiden Sekarang yang Bagi Tanah ke Asing

Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menanggapi pernyataan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang menyebut 80 persen tanah Indonesia dikuasai asing. Said mempertanyakan siapa yang memberikan tanah kepada pihak asing. Mantan Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998 ini menegaskan, Jokowi tidak membagi-bagi tanah kepada pihak asing. Malah Jokowi yang mendistribusikan tanah untuk rakyat. Menurut Said, Presiden sebelumnya lah yang memberikan tanah kepada asing. Namun dia tidak menyebut siapa yang dimaksud.…...
Read More

Said Aqil: Ahamdulillah, Apa Ada Potongan Saya Jadi Wapres?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU) Said Aqil Siradj bersyukur ada sebagian kalangan yang menganggapnya layak menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Meski demikian, Saiq Aqil merasa tidak mempunyai potongan untuk jadi orang nomor dua di negeri ini. "Ahamdulillah. Apa ada potongan (saya) jadi wapres? Tidak ada," kata Said Aqil kepada wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3/2018). Selain merasa tidak ada potongan, Said Aqil juga mengaku…...
Read More

Jokowi Bisa Minta Masukan SBY Cara Memilih Cawapres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat mencalonkan kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 disarankan meminta masukan ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY disebut sukses memenangi periode kedua kepemimpinannya pada Pilpres 2009 setelah menggandeng Boediono. "Waktu SBY ingin melanjutkan kepemimpinan di periode II, Budiono dipilih menjadi calon wakil presiden. Bukan orang partai dan tidak punya ambisi untuk pemilu berikutnya" kata peneliti Indonesian Watch for Democracy (IWD), Abi Rekso, dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Maret 2018. Abi melanjutkan Jokowi harus mimilih pendamping…...
Read More

Sungkem kepada Kiai Bukanlah Hal Aneh

Jakarta: Sungkem santri terhadap kiai di Indonesia bukanlah hal yang aneh dan luar biasa. Begitu juga ketika terjadi pertemuan antara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Cilacap, Jawa Tengah, Kamis, 15 Maret 2018. Dalam kondisi tahun politik seperti sekarang, pertemuan tersebut menjadi peristiwa menarik. Namun, dalam dimensi publik yang lain, peristiwa itu justru lebih dimaknai politis dari semestinya. Hal itu diungkapkan Direktur SAS Institute Imdadun Rahmat. "Begini lho, Kiai…...
Read More

MCA tidak Ada Hubungannya dengan Islam

Tindakan tegas Polri dalam membongkar jaringan penebar fitnah dan berita palsu mendapat apresiasi positif dari masyarakat luas. Polisi berhasil membongkar Muslim Cyber Army (MCA), sebuah sindikasi kejahatan sosial media yang memiliki potensi menyulut konflik horizontal. Direktur SAS-Institute Imdadun Rahmat menegaskan bahwa idiom yang digunakan melukai mata batin umat Muslim. "Saya berusaha menghindari idiom Muslim yang dikaitkan dengan sindikasi penebar fitnah dan berita palsu. Kita harus tegas, menegaskan bahwa MCA bukan bagian dari penguatan Islam" ujar Imdad kepada wartawan, di Jakarta,…...
Read More

Said Aqil Yakin Ada Pihak yang Danai Aktivitas The Family MCA

akarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meyakini ada pihak yang mengkoordinasi dan mendanai aktivitas The Family Muslim Cyber Army (MCA). Ia meminta polisi bisa mengusut tuntas kasus penyebar fitnah dan berita hoaks. "Pasti ada yang mendanai, pasti ada yang mengkoordinir. Ya polisi harus bisa mengorek secara tuntas ini," kata dia, usai menghadiri malam istighasah di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (28/2) malam. Karenanya Said Aqil mengingatkan agar polisi bisa tuntas mengusut…...
Read More

SAS Institute Menyoal ‘Yaa Lal Wathon’ di Masjidil Haram

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ramai dalam ruang publik, perdebatan akan lantunan Ya Lal Wathon dalam rangkaian ibadah Umroh oleh sejumlah anggotta Banser. Sebelumnya pembacaan teks Pancasila juga dilakukan oleh jamaah umroh dari Indonesia di Masy'a. Hal ini diprotes oleh pemerintah Arab Saudi. Duta Besar Indonesia untuk Saudi Arabia merespon nota keberatan itu dengan merilis pernyataan pers yang menjadi viral di medsos. Dubes Agus Maftuh Abegebriel mengatakan, KBRI melindungi seluruh ekspatriat Indonesia di Saudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Jika ada…...
Read More